Politik yang Hening untuk Indonesia

Melihat kondisi perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini membuat saya miris. Politik seolah-olah tidak lagi menjadi ruang untuk membicarakan arah bangsa, melainkan arena pertengkaran tanpa akhir. Perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan. Kritik dianggap serangan, sementara dukungan politik sering berubah menjadi fanatisme.

Yuval Noah Harari pernah mengatakan bahwa politik adalah sebuah dialog. Saya setuju dengan gagasan itu. Namun, berdialog tidak harus gaduh. Dialog membutuhkan kemampuan untuk mendengar, mempertimbangkan pendapat orang lain, dan menerima kemungkinan bahwa pandangan kita sendiri tidak selalu benar. Politik yang sehat semestinya menghasilkan pertukaran gagasan, bukan perlombaan untuk mempermalukan lawan.

Saya kurang setuju dengan banyaknya kegaduhan politik di Indonesia. Lebih memprihatinkan lagi ketika politik dicampuradukkan dengan penegakan hukum. Ketika keduanya bercampur terlalu jauh, arah keduanya menjadi tidak jelas. Politik kadang tidak lagi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama, sementara hukum tidak lagi terlihat murni sebagai upaya mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Keadaan menjadi semakin ruwet karena masyarakat sulit membedakan mana proses hukum, mana kepentingan politik, dan mana pertarungan kekuasaan. Akibatnya, setiap kasus mudah dibaca berdasarkan kubu. Jika seseorang berasal dari kelompok yang disukai, ia dianggap benar. Sebaliknya, jika berasal dari kelompok lawan, ia langsung dicurigai. Cara berpikir seperti ini tentu berbahaya bagi demokrasi.

Tanpa pretensi untuk menjelekkan negeri sendiri, saya ingin Indonesia belajar dari praktik politik di Jepang. Selama hampir enam tahun menjalani studi di Jepang, saya beberapa kali menyaksikan pergantian perdana menteri. Bahkan, ada perdana menteri yang hanya menjabat beberapa bulan. Namun, kehidupan ekonomi dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Pergantian pemimpin tidak selalu berubah menjadi kegaduhan nasional yang mengganggu seluruh kehidupan masyarakat.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa politik Jepang bebas dari masalah. Jepang juga memiliki konflik kepentingan, skandal, dan persoalan politiknya sendiri. Namun, saya melihat adanya batas yang lebih jelas antara politik, ekonomi, dan hukum. Politik berjalan sebagai politik, ekonomi sebagai ekonomi, dan hukum sebagai hukum. Ketiganya tampak memiliki ruang kerja yang relatif independen.

Saya menyukai politik yang “hening” karena masyarakat Indonesia masih sering kesulitan menerima perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang wajar, bahkan positif. Kita cenderung membangun kubu-kubu dan menganggap kelompok sendiri selalu benar. Fanatisme politik bahkan kadang diperlakukan seolah-olah kehidupan kita sepenuhnya bergantung pada kemenangan kelompok tertentu.

Padahal, sikap seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Masyarakat dibuat sibuk bertengkar, sementara para pemilik kepentingan mengambil keuntungan di belakang layar.

Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan orang pintar untuk berpolitik, tetapi membutuhkan lebih banyak orang dewasa dalam menjalankannya. Politik seharusnya menjadi jalan untuk mengurus kepentingan rakyat, bukan panggung untuk mempertahankan fanatisme dan memperbesar perpecahan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan menyerahkan akal sehat kepada kubu politik. Demokrasi akan menjadi kuat ketika masyarakat mampu berdialog tanpa gaduh, mengkritik tanpa membenci, dan menuntut keadilan tanpa membiarkan hukum diperalat oleh kekuasaan.